Novel Baswedan Diteror, KPK Tak Takut

Ezra Natalyn, Fajar Ginanjar Mukti , Danar Dono , Agus Rahmat (VIVA.co.id)

Intimidasi terhadap pemberantasan korupsi kembali terjadi. Kali ini, penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan disiram air keras. Serangan itu melumpuhkan Novel, meski tak berujung maut.

Novel dan tim, diketahui sedang menyidik skandal korupsi kelas kakap yang mulai menyeret nama-nama besar, korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau e-KTP yang merugikan negara triliunan rupiah. Tak lalu, KPK ciut mengusut tuntas kasus itu.

Di tengah gencarnya penanganan korupsi dan berbagai operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, teror keji berulang menimpa salah satu penyidik seniornya itu, Novel Baswedan.

Usai menunaikan salat Subuh pada Selasa 11 April 2017, di Masjid Al-Iksan Kawasan Pegangsaan, Kelapa Gading, Novel diadang dua pria bermotor, saat akan kembali ke rumahnya. Lantas, dia disiram air keras.

Novel yang berusaha mengelak, sempat menabrak pohon. Dia berteriak, bagian wajah dan matanya terluka. Saat dihampiri beberapa jemaah di masjid yang mendengar teriakan kesakitan, Novel sudah tumbang dengan luka bakar.

Penyidik itu, lalu dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Keluarga, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dia sempat dirawat dengan kondisi luka di bagian wajah, tangan, dan mata yang terkena air keras, zat kimia berbahaya tersebut.

Belakangan diketahui, penglihatan Novel perlu dioperasi. Mantan polisi itu dipindahkan ke Rumah Sakit Jakarta Eye Center, Menteng. Polisi menunggu hingga kondisi Novel membaik, sebelum meminta keterangan lebih rinci lagi dari sang penyidik.

Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan menjamin bahwa polisi akan mampu meringkus pelaku penyerangan terhadap Novel. Hingga saat ini, polisi masih memeriksa saksi-saksi yang terkait dengan tempat kejadian perkara.

Pula, memeriksa CCTV yang dimungkinkan ada di sekitar lokasi pada Selasa subuh.  Sementara itu, di lokasi penyerangan Novel, ditemukan cangkir bekas berisi air keras.

“Nanti, kita akan lakukan lidik, semoga secepatnya kita bisa ungkap pelakunya. Tidak ada (target), yang penting secepatnya (mengungkap),” kata Iriawan di Kompleks Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa 11 April 2017.

Pagi saat Novel dirawat di RS Mitra Keluarga, Iriawan juga sudah menjenguk langsung. Dia datang hampir bersamaan dengan Ketua KPK Agus Rahardjo yang tiba di rumah sakit sekitar pukul 08.05 WIB. Iriawan mengatakan, sempat berbincang sedikit dengan Novel dan dijelaskan soal dua orang yang menguntit dan menyiram zat berbahaya itu.

Tak lama, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian juga merespons teror yang dialami Novel. Tito yang sedang berada di acara pengarahan siswa Sespimen Polri di Lembang, Bandung, juga mengatakan, sudah sempat berkomunikasi melalui telepon dengan Novel, yang tak lain adalah sepupu dari calon Gubernur DKI Anies Baswedan tersebut.

Polisi disebut sedang menyigi, mendalami motif sembari memburu pelakunya berdasarkan kronologi, barang bukti, dan keterangan saksi yang didapatkan.

“Sudah saya perintahkan sejak beberapa menit kejadian, anggota di sana dan mulai melakukan penyelidikan. Kapolda Metro juga sudah saya perintahkan,” kata Tito.

Simpati tak hentinya juga mengalir terhadap Novel. Mulai dari Presiden, pimpinan lembaga negara, pejabat hingga masyarakat melalui media sosial juga menyuarakan perlindungan terhadap Novel dan para penyidik KPK dengan tagar #SaveNovel.

Sementara itu, mantan Ketua KPK, Abraham Samad menilai bahwa gelogok terhadap Novel tak lain adalah perlawanan atas pemberantasan korupsi sendiri. Apalagi, kata dia, saat ini Novel tengah mengusut kasus korupsi besar e-KTP yang dikaitkan dengan sejumlah orang yang masih berada di lingkaran kekuasaan.

“Ini adalah cara yang biadab. Cara yang ingin membungkam orang yang ingin menegakkan kebenaran. Cara-cara yang ingin membungkam orang yang ingin berantas korupsi di Indonesia,” kata Abraham, usai menjenguk Novel di Kawasan Kelapa Gading, Jakarta.

Dia, karena itu meminta, agar negara dan aparatnya bisa melindungi para aktivis dan praktisi pemberantasan korupsi.

Continue reading “Novel Baswedan Diteror, KPK Tak Takut”

Kronologi Perampok Sandera Ibu dan Bayinya di Angkot

Ezra Natalyn, Syaefullah (VIVA.co.id)

Kepolisian telah melakukan identifikasi terhadap Hermawan, pelaku penyanderaan penumpang angkot KWK jurusan Rawamangun-Pulogadung di Jalan I Gusti Ngurahrai, lampu merah Buaran, Jakarta Timur.

Hermawan melakukan penyanderaan dengan menodongkan senjata tajam di leher seorang ibu bernama Risma Oktaviani yang menggendong anak balitanya bernama Dafa Ibnu Hafiz.

“Alasan pelaku enggak punya duit, dia pengangguran,” kata Kapolsek Duren Sawit Polres Metro Jakarta Timur, Kompol Yudho Huntoro kepada VIVA.co.id di Jakarta, Minggu, 9 April 2017.

Namun kata dia, sejauh ini pelaku melakukan penyanderaan terhadap ibu yang sedang menggendong anaknya di dalam angkot tidak dalam pengaruh minuman keras.

“Enggak ada, cuma nekat doank, namanya mungkin udah niat jahat,” katanya.

Kronologinya, pelaku Hermawan (26) menaiki angkot dari perempatan Buaran yang berlokasi di depan kantor Perumnas III Buaran. Kemudian pelaku mengeluarkan senjata tajam dan menodongkannya kepada seorang ibu bernama Risma dan Isnawati  lalu meminta handphone, kalung dan gelang yang bersangkutan. Continue reading “Kronologi Perampok Sandera Ibu dan Bayinya di Angkot”

Sengkarut Ujian Nasional Berbasis Komputer

Ezra Natalyn, Anwar Sadat, Ridho Permana (VIVA.co.id)

Dua hari pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer, satu masalah dan lainnya mulai mengemuka. Sedari persoalan infrastruktur hingga faktor-faktor yang tampaknya kurang dipersiapkan pemerintah, pula oleh lembaga pendidikan. Sistem baru yang diberlakukan bertahap ini butuh evaluasi.  Persiapan tes yang  ideal untuk menguji para siswa yang notabene generasi penerus bangsa, jelas bukan hal remeh.

Secara serentak ujian nasional berbasis komputer atau UNBK berlangsung per 3 April 2017. UNBK akan diawali dengan pelaksanaan ujian untuk Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK yang akan berlangsung mulai tanggal 3 hingga 6 April mendatang. Setelah itu akan disusul dengan SMA dan sekolah jenjang lainnya.

Pada tahun ini menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ujian nasional akan diikuti hingga 1.327.246 siswa. Dari jumlah tersebut, 88,6 persen atau 1.176.391 siswa mengikuti ujian dengan menggunakan gawai komputer. Sisanya masih menggunakan gaya konvensional, dengan kertas dan pensil sebagaimana ujian yang dilakukan sejak dahulu.

Kementerian juga sempat melansir  ada 6 provinsi yang sudah 100 persen melakukan UNBK untuk jenjang SMK yaitu Provinsi Bangka Belitung, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.

“Total satuan pendidikan yang menyelenggarakan UNBK SMK adalah 9.829 sekolah,” kata Irjen Kemendikbus Daryanto di  Kantor Kemendikbud, Jakarta Pusat, Senin 3 Maret 2017.

Namun angka 100 persen di enam provinsi itu ternyata tak menggambarkan pelaksanaan mulus dan tanpa hambatan. Buktinya, dari pantauan di lapangan, masih terdapat sejumlah minus di daerah-daerah yang disebut siap menyelenggarakan UN secara berbasis komputer.

Sebut saja di Jakarta Timur pada Selasa, 4 Maret 2017, ternyata beberapa sekolah masih memiliki perangkat komputer dengan jumlah yang sangat terbatas. Imbasnya tak lain, langsung dialami para siswa yang akan menempuh ujian. Di Jakarta Timur dipantau bahwa SMK melaksanakan ujian terpaksa dengan beberapa sesi setiap harinya.

Wakil Wali Kota Jakarta Timur M Anwar sengaja mengunjungi beberapa SMK di wilayahnya untuk memantau pelaksanaan UNBK antara lain di SMKN 40 Jakarta dan SMK Pangudi Luhur di Kawasan Matraman. M Anwar setelah memantau UNBK mengakui bahwa masih ada keterbatasan fasilitas mesin pintar alias komputer pada hari kedua UNBK.

Sementara Sulawesi Selatan juga termasuk salah satu dari enam provinsi yang menyelenggarakan UNBK SMK 100 persen. Namun ternyata di daerah ini juga masih terpantau adanya masalah dalam pelaksanaan ujian. Pada Senin, hari pertama pelaksanaan ujian  di SMK di Jeneponto, Sulawesi Selatan harus molor lantaran gangguan pada sistem server hingga kurangnya pasokan daya listrik. Akibatnya di SMKN 8 Jeneponto, ujian baru mulai sekitar pukul 10.00 WIB.

Kepala SMKN 8 Jeneponto, Junaid sempat menjelaskan sejumlah masalah yang dialami pada awal pelaksanaan UNBK tersebut. Pertama, jaringan komputer sempat bermasalah saat siswa akan mengisi jawaban dari soal UNBK. Kedua, listrik yang tidak kuat dan menyebabkan listrik padam hingga sekolah harus mematikan alat yang menyedot daya listrik besar.

***

Continue reading “Sengkarut Ujian Nasional Berbasis Komputer”

Jerat Pejabat, KPK Malah akan ‘Dibabat’

Ezra Natalyn, Reza Fajri , Lilis Khalisotussurur , Edwin Firdaus , Agus Rahmat

VIVA.co.id – Penangkapan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman oleh Komisi Pemberantasan Korupsi  direspons ramai para politikus. Bukan mendukung operasi tangkap tangan, lembaga antirasuah ini justru banyak dikritik. Pascapenangkapan kepala lembaga negara itu, KPK lantas disebut semata bahadur (berani) atas perkara remeh.

Irman Gusman resmi jadi tersangka KPK setelah diperiksa hampir 24 jam pasca tangkap tangan Sabtu dini hari, 17 September 2016. Irman yang telah dua kali menjabat sebagai orang nomor satu di lembaga DPD disangkakan menerima suap terkait distribusi gula impor. Dia menjadi tersangka bersama para terduga pemberi suap.

Irman menjadi pengguna rompi jingga, tanda status tersangka itu setelah dikuntit Satgas KPK sekitar dua jam 45 menit tak jauh dari kediaman Irman yang berada di kompleks pejabat dan kalangen elite. KPK lalu menggelandang Irman dan lainnya dengan sitaan uang Rp100  juta. Uang itu disimpan di kamar Irman setelah menemui tamunya yaitu  pemilik CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto dan istrinya, Memi.

Suap diduga diberikan agar Irman yang notabene punya pengaruh  non formal itu merekomendasikan perusahaan tersebut mendapatkan jatah kuota distribusi dari Perum Bulog  untuk Sumatera Barat.

Namun buntut penangkapan KPK ini, ternyata bergulir tak hanya pada proses hukum. Tak sedikit politikus baik dari DPD maupun dari lembaga saudara tuanya, Dewan Perwakilan Rakyat yang mempermasalahkan tetek-bengek aksi operasi tangkap tangan KPK.

Yang diributkan para anggota Dewan soal perkara Irman ini beragam. Namun pada dasarnya sedang melempar kritik ke KPK yang kini dipimpin Agus Rahardjo itu. Pada awalnya, ada pihak yang mempertanyakan nominal uang sitaan KPK Rp100 juta. Beberapa anggota DPR dan DPD mengingatkan bahwa KPK selayaknya tidak mengurusi kasus-kasus kecil. Di sisi lain mega skandal korupsi terkesan dibiarkan.

“Jangan-jangan (kasus) 50 juta (Rupiah) nanti digarap juga sama KPK. Lalu apa tugas Polsek?” kata Anggota DPD Gede Pasek Suardika sinis saat dihubungi VIVA.co.di, Senin 19 September 2016.

Mantan Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat itu mengingatkan agar KPK tak hanya besar nyali atas kasus-kasus yang relatif sepele. Padahal kasus-kasus miliaran  dan triliunan Rupiah seperti kasus tambang masih berdaftar panjang. Tak hanya itu, Pasek juga mempertanyakan relasi antara wewenang DPD dengan dugaan suap yang dituduhkan kepada Irman. Komisioner KPK dinilainya harus bisa menjelaskan hal itu seterang-terangnya.

“DPD enggak ada urusan impor. Bagaimana kewenangan disalahgunakan, masih ada pasal-pasal terputus-putus dan perlu dijelaskan di publik,” lanjutnya.

Tak jauh berbeda, Anggota Parlemen dari Komisi III, Taufiqulhadi justru merasa curiga kepada KPK. Menurutnya, selain angka uang sitaan Irman yang relatif subtil, KPK juga tak menyampaikan indikasi kuat bahwa ada komunikasi Irman perihal tawar-menawar kuota impor. Meskipun diketahui bahwa Ketua DPD tersebut memang mewakili Sumatera Barat.

Dia juga menilai fungsi pencegahan KPK tak jalan. Buktinya, KPK dinilai seharusnya sudah bisa mengendus bahwa pengusaha yang sedang berperkara di Sumatera Barat akan mendekati pejabat negara dan karena itu Irman sebaiknya sudah diwanti-wanti.

“Jangan mentang-mentang katakan ini masalah moral pemimpin. Bermoral atau tidak, tak bisa seperti itu. Kan sudah ada kesepakatan, KPK harus menangani kasus di atas 1 miliar (Rupiah),” kata Taufiqulhadi dari Fraksi Partai NasDem.

Ihwal lainnya yang dipersoalkan terkait penetapan itu, kesempatan yang dianggap mesti diberikan KPK kepada Irman. Agus Rahardjo Cs dicap terlalu terburu-buru dan cenderung prematur menetapkan Irman Gusman sebagai tersangka suap

Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo menilai, apabila memang Irman memegang uang yang diduga gratifikasi maka dia perlu mendapatkan kesempatan untuk mengembalikannya ke KPK. Jeda waktu yang diatur untuk itu hingga 30 hari setelah uang diterima. Sayangnya KPK menurut dia tak mengamini kans potensi pengembalian barang gratifikasi.

“Dalam perdagangan, dia (Irman) tidak punya kekuatan politik apa pun untuk menekan Bulog melaksanakan sesuatu atas keinginannya karena dia (Irman) DPD, tak ada kaitannya,” kata Bambang Soesatyo.

Continue reading “Jerat Pejabat, KPK Malah akan ‘Dibabat’”

IMG_5885

Taste sweet things to make sense ready for the sour. -Miss Sihite-

Howdy

Howdy!

Find some of my articles that published in mass media along this time. But some remains as stories that are just my point of view about time, place and experince as human being.

Bonne Chance.

Blog at WordPress.com.

Up ↑